Sabtu, 18 November 2017

Integrasi Nasional

Nama : Seno Priyo Handoyo
NPM  : 36416909
Universitas : Universitas Gunadarma
Dosen : Ahmad Nasher S.I.Kom,MM

PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL
Pengertian Integrasi Nasional Secara Bahasa (Etimologis)
Secara bahasa integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi, berasal dari bahasa inggris “integrate” yang artinya menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan dan kata nasional, juga berasal dari bahasa inggris, yaitu nation yang berarti bangsa. Jadi secara bahasa dapat dikatakan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
Pengertian Integrasi Nasional Menurut KBBI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi nasional memiliki arti secara politis dan antropologis
Ø  Makna Integrasi nasional secara politis
o   Integrasi nasional merupakan penyatuan berbagai kelompok dengan budaya dan sosial yangberbeda dalam kesatuan wilayah yang akan membentuk identitas nasional.
Ø  Makna Integrasi Nasional Secara Antropologis
o   Integrasi Nasional merupakan penyatuan diantara unsur-unsur kebudayaan yang berlaku sehingga mencapai satu kesatuan fungsi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Pengertian Integrasi Nasional Secara Umum
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional merupakan usaha atau proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
FAKTOR FAKTOR INTEGRASI NASIONAL
1. Faktor-Faktor yang dapat memicu munculnya integrasi nasional
·         Faktor sejarah baik itu penderitaan atau kemenangan yang akan menciptakan rasa senasip dan seperjuangan antara sesama.
·         Keinginan untuk bersatu, contohnya bangsa indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
·         Rasa cinta tanah air, contohnya pembuktian bangsa indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan.
·         Adanya rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
·         Adanya kesepakatan bersama secara nasional contohnya proklamasi kemerdekaan, pancasila, dan undang undang.
·         Adanya simbol yang dapat menggambarkan kesatuan secara nasional
2. Faktor yang dapat menghambat munculnya integrasi nasional
·         Perbedaan yang beraneka ragam baik dari segi ras, agama, bahasa, suku, pola pikir, dll.
·         Wilayah yang sangat luas.
·         Masih banyak kesenjangan sosial antar anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat.
·         Adanya pahan etnosentrisme yaitu menganggap kelompoknya lebih dibandigkan kelompok lainnya.
·         Lemahnya nilai, norma dan ideologi dalam penyatuan bangsa itu sendiri.
SYARAT INTEGRASI NASIONAL
a.       Anggota masayarakat menyadari bahwa mereka semua berhasil untuk memenuhi kebutuhan dengan menjalin hubungan satu sama lain.
b.      Adanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
c.       Norma dan nilkai sosial yang berlaku dijadikan aturan dalam mejalankan proses integrasi nasional.
KLASIFIKASI MACAM – MACAM JENIS INTEGRASI NAIONAL
Sebenarnya klasifikasi ini sama dengan klasifikasi integrasi sosial dalam ilmu sosiologi, berikut adalah klasifikasi tersebut :
1. Berdasarkan hasilnya integrasi nasional terbagi menjadi :
a. Asimilasi
Asimilasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang hasilnya menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli, artinya hasil dari asimilasi merupakan sebuah kebudayaan baru yang diterima oleh semua kelompok dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
b. Akulturasi
Akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli di lingkungan tersebut. Biasanya kebudayaan asing yang masuk akan mendapatkan penolakan terlebih dahulu, tetapi kemudian seiring berjalannya waktu kebudayaan ini akan diterima dan dimanfaatkan dengan tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan awal. 
2. Berdasarkan penyebabnya, integrasi nasional dapat terbagi menjadi :
a. Integrasi Normatif
Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi karena norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan. Norma ini menjadi hal yang mampu mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk.
b. Integrasi Instrumental
Integrasi instrumental adalah integrasi yang tampak secara visual akibat adanya keseragaman antar individu dalam suatu lingkungan masyarakat. Contohnya adalah keseragaman pakaian, keseragaman aktivitas sehari – hari, keseragaman ciri fisik, dll.
c. Integrasi ideologis
Integrasi ideologis adalah integrasi yang tidak tampak secara visual, terbentuk karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat berdasarkan proses alamiah tanpa adanya paksaan. Interaksi ideologis menggambarkan adanya persamaan kepahaman dalam memandang nilai sosial, persepsi, serta tujuan antara anggota masyarakat dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
d. Integrasi Fungsional
Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi fungsi tertentu dari masing masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat.
e. Integrasi Koersif
Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya pengaruh kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Integrasi ini dapat bersifat paksaan.

Kesimpulan :
Secara bahasa integrasi nasional terdiri atas dua kata, yaitu integrasi, berasal dari bahasa inggris “integrate” yang artinya menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan dan kata nasional, juga berasal dari bahasa inggris, yaitu nation yang berarti bangsa. Jadi secara bahasa dapat dikatakan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. integrasi nasional merupakan usaha atau proses menyatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Beberapa factor yang memungkinakan munculnya integrasi nasional adalah faktor sejarah baik itu penderitaan atau kemenangan yang akan menciptakan rasa senasip dan seperjuangan antara sesama, keinginan untuk bersatu, contohnya bangsa indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan rasa cinta tanah air, contohnya pembuktian bangsa indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan. Dan adapun factor yang menghambat munculnya  integrasi nasional adalah wilayah yang sangat luas, masih banyak kesenjangan sosial antar anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat dan adanya pahan etnosentrisme yaitu menganggap kelompoknya lebih dibandigkan kelompok lainnya. Klasifikasi integrasi terbagi menjadi 2 yaitu berdasarkan hasilnya dan berdasarkan penyebabnya. Klasifikasi yang berdasarkan hasilnya terbagi menjadi 2 yaitu asimilasi dan Akulturasi. Asimilasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang hasilnya menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli, artinya hasil dari asimilasi merupakan sebuah kebudayaan baru yang diterima oleh semua kelompok dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan sedangkan Akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli di lingkungan tersebut. Dan untuk yang berdasarkan  penyebabnya salaah satu klasifikasinya adalah Integrasi normatif, Integrasi normatif  adalah integrasi yang terjadi karena norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan. Norma ini menjadi hal yang mampu mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk.

Sumber :





Budaya Politik

Nama : Seno Priyo Handoyo
NPM  : 36416909
Universitas : Universitas Gunadarma
Dosen : Ahmad Nasher S.I.Kom,MM


Pengertian Budaya Politik
Pengertian budaya politik secara umum merujuk pada pola perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan penyelenggaraan administrasi negara, adat istiadat, serta politik pemerintahan yang tertanam dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat setiap harinya.
Definisi Budaya Politik Menurut Para Ahli
·         Larry Diamond budaya politik merupakan sebuah sikap, keyakinan, ide, dan evaluasi suatu kelompok masyarakat terhadap sistem politik negaranya serta bagaimana tiap individu berperan dalam sistem tersebut.
·         Gabriel A. Almond dan Sidney Verba budaya politik adalah suatu pandangan dan sikap orientasi yang unik dari warga negara terhadap keanekaragaman sistem politik negaranya yang juga meliputi peranan warga dalam sistem tersebut.
·         Mochtar Mas’ud dan Colin McAndrews budaya politik adalah sikap dan pandangan warga negara terhadap kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan negaranya.
·         Rusdi Sumintapura budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu sistem politik.
·         Miriam Budiarjo budaya politik merujuk pada keseluruhan pandangan terhadap politik yang terdiri dari norma, pola orientasi politik, serta pandangan hidup pada umumnya.
·         Austin Ranney budaya politik merupakan seperangkat pandangan terhadap politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat komunal.
Ciri – Ciri Budaya Politik
Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, budaya politik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:
·         Terdapat sebuah sistem yang mengatur kekuasaan, contohnya undang-undang dan konstitusi.
·         Adanya kegiatan partai politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik
·         Adanya gejolak dan tanggapan dari masyarakat mengenai pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
·         Adanya sistem pengalokasian sumber daya masyarakat

Bentuk – Bentuk Budaya Politik
Berdasarkan orientasi politiknya, budaya politik dibagi ke dalam tiga jenis utama, yakni:
Budaya Politik Parokial
Budaya politik parokial ditandai dengan rendahnya minat, wawasan, serta partisipasi masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Contoh budaya politik parokial dapat ditemukan pada masyarakat pedalaman yang masih menganut sistem adat dan kepercayaan tradisional yang dipimpin oleh ketua adat dan para tetua. Mochtar Mas’ud dan Colin McAndrews mengklasifikasikan karakteristik budaya parokial sebagai berikut:
·         Ruang lingkup yang kecil,
·         Anggota masyarakat sama sekali tidak menaruh minat pada hal-hal yang berkaitan dengan politik dan pemrintahan,
·         Tidak adanya peranan politik yang bersifat eksklusif,
·         Anggota masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang adanya kewenangan pusat yang dikendalikan oleh pemerintah,
·         Masyarakat tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap sistem politik,
·         Sistem politik bersifat afektif.
Budaya Politik Kaula
Berbanding terbalik dengan masyarakat yang menganut budaya politik parokial, masyarakat budaya politik kaula dapat dikatakan memiliki pengetahuan umum terhadap politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja, partisipasi masyarakat dalam tipe budaya politik ini masih terbilang cukup rendah. Masyarakat yang menganut budaya politik parokial patuh terhadap peraturan pemerintah, namun banyak yang tidak melibatkan dirinya secara langsung dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum.
Budaya politik kalula memiliki karakteristik sebagai berikut:
·         Masyarakat sadar akan adanya otoritas dari pemerintah,
·         Masyarakat cenderung patut terhadap aturan apapun yang dibuat pemerintah dan enggan memberikan kritik atau masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembuatan kebijakan,
·         Sikap masyarakat yang cenderung pasif dalam berbagai kegiatan politik.
·         Tingkat ekonomi dan sosial masyarakat tergolong maju, namun partisipasi dalam kegiatan politik masih rendah.
Budaya Politik Partisipan
Tipe budaya politik yang satu ini dapat dikatakan sebagai budaya politik yang paling ideal di antara tipe yang lainnya. Kesadaran masyarakat terhadap politik dan pemerintahan relatif tinggi dan ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan serta pemilihan pemimpin. Masyarakat dalam sistem budaya politik partisipan sadar bahwa sekecil apapun partisipasi yang diberikan masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Intinya, masyarakat dalam budaya politik kaula menyadari sepenuhnya tentang adanya sistem politik serta otoritas yang mengelolanya. Ciri-ciri budaya politik secara khusus dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
·         Warga sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara,
·         Warga cenderung lebih kritis dalam menanggapi setiap kebijakan yang diambil pemerintah dan perilaku para pemegang kekuasaan,
·         Warga sadar bahwa dirinya memiliki kekuatan dan hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu kebijakan yang diterapkan pemrerintah.
·         Munculnya keinginan masyarakat untuk turut berperan dalam kegiatan politik, contohya bergabung ke dalam suatu organisasi politik.
·         Hubungan pemerintah dan warga negara dapat dikatakan harmonis

Budaya Politik Di Indonesia
Budaya politik yang berkembang di Indonesia cenderung mengarah pada karakteristik budaya politik partisipan pasca diberlakukannya reformasi pada akhir tahun 1990-an. Partisipasi masyarakat di bidang politik cenderung mengalami peningkatan seiring dengan diberlakukannya sistem pemilihan umum secara langsung yang juga menandai demokrasi di Indonesia telah tumbuh dewasa.
Afan Gaffar, salah satu pemuka di bidan sosial dan politik, mengemukakan tiga ciri dominan budaya politik Indonesia, di antaranya adalah:
1.      Adanya Sistem Hierarki yang Ketat
Sistem hierarki umumnya banyak ditemukan pada kelompok masyarakat atau suku yang menganut sistem patriarki seperti masyarakat Jawa. Hierarki pada masyarakat ini ditandai dengan adanya stratifikasi sosial yakni penguasa dan rakyat kebanyakan. Kedua lapisan stratifikasi sosial tersebut dipisahkan oleh tatanan hierarki yang ketat, seperti pola perilaku dan cara berbicara. Para penguasa atau golongan kelas atas dapat menggunakan bahasa yang kasar pada masyarakat golongan kedua. Sebaliknya, masyarakat golongan kedua dituntut untuk dapat mengendalikan tingkah laku dan cara bicara mereka saat berhadapan dengan golongan atas.
2.      Kecenderungan Patronase
Kecenderungan patonase memiliki arti hubungan politik yang bersifat individual; contohnya dapat ditemukan pada hubungan antara patron dan klien. Patron merupakan istilah bagi golongan yang memiliki sumber daya berupa kekuasaan, jabatan, dan materi, sedangkan klien memiliki sumber daya yang berupa tenaga, loyalitas, dan dukungan. Patron memiliki sumber daya lebih besar sebab dapat menguasai klien dan menciptakan ketergantungan pada diri klien atas sumber daya berupa kuasa yang dimiliki patron.
3.      Kecenderungan Neo-Patrimonisalistik
Budaya politik di Indonesia juga menunjukkan adanya kecenderungan ke arah neo-patrimonisalistik yang merujuk pada bentuk eksistensi budaya dan tradisi bangsa di tengah kemunculan ideologi modern seperti demokrasi beserta segala atributnya, salah satunya adalah birokrasi. Ciri-ciri birokrasi modern tersebut di antaranya adalah:
§  Adanya aturan-aturan yang mengatur sistem kerja sebuah organisasi serta perilaku para anggota masyarakatnya,
§  Adanya posisi atau jabatan yang memiliki tanggung jawab dan sanksi tegas,
§  Adanya strukutur hierarkis yang membagi kekuasaan dan wewenang dari posisi paling atas hingga paling bawah,
§  Adanya anggota masyarakat yang dipekerjakan berdasarkan kualifikasi tertentu untuk mengelola organisasi dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Kesimpulan :
Budaya politik secara umum merujuk pada pola perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan penyelenggaraan administrasi negara, adat istiadat, serta politik pemerintahan yang tertanam dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat setiap harinya. Budaya politik menurut Larry Diamond budaya politik merupakan sebuah sikap, keyakinan, ide, dan evaluasi suatu kelompok masyarakat terhadap sistem politik negaranya serta bagaimana tiap individu berperan dalam sistem tersebut. Budaya politik menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba budaya politik adalah suatu pandangan dan sikap orientasi yang unik dari warga negara terhadap keanekaragaman sistem politik negaranya yang juga meliputi peranan warga dalam sistem tersebut. Dan budaya politik menurut Rusdi Sumintapura adalah budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu sistem politik. Ciri – ciri budaya politik adalah terdapat sebuah sistem yang mengatur kekuasaan, contohnya undang-undang dan konstitusi dan adanya kegiatan partai politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Bentuk dari budaya politik ada tiga jenis yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula dan budaya politik partisipan. Ada tiga ciri dominan budaya politik Indonesia menurut Afan Gaffar di antaranya adalah adanya sistem hierarki yang ketat, kecenderungan patronase kecenderungan neo-patrimonisalistik.

Sumber :






Dampak Globalisasi

Nama : Seno Priyo Handoyo
NPM  : 36416909
Universitas : Universitas Gunadarma
Dosen : Ahmad Nasher S.I.Kom,MM


Definisi Globalisasi
Secara umum, pengertian globalisasi adalah suatu proses yang mendunia dimana individu tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Setiap individu dapat terhubung oleh siapa saja yang ada dibelahan bumi ini dan terjadi penyebaran informasi dan komunikasi melalui media cetak dan elektronik yang mendunia. Globalisasi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu Globalization. Kata "Global" berarti mendunia sedangkan "Lization" berarti proses. Sehingga dalam Pengertian Globalisasi menurut Bahasa adalah suatu proses yang mendunia. Globalisasi merupakan suatu proses masuknya negara ke dalam pergaulan dunia. Globalisasi membuat suatu negara semakin kecil atau sempit dikarenakan kemudahan dalam berinteraksi antarnegara baik itu dalam perdagangan, teknologi, pertukaran informasi,  dan gaya hidup maupun dengan bentuk-bentuk interaksi lainnya. 
Pengertian Globalisasi Menurut Para Ahli  
Pengertian globalisasi menurut definisi Achmad Suparman yang mengatakan bahwa pengertian globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Pengertian Globalisasi menurut definisi Anthony Giddens mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi dilokasi yang satu dengan yang lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Menurut definisi Selo Soemardjan, Pengertian globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Pengertian Globalisasi menurut Laurence E. Rothernberg adalah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari negara yang berbeda. Pengertian Globalisasi menurut definisi Emanuel Ritcher mengatakan bahwa pengertian globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi kedalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Pengertian Globalisasi menurut definisi Martin Albrow adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global
Penyebab Globalisasi
Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi adalah sebagai berikut. 
Ø  Majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi yang mempermudah dalam jasa pengeriman barang keluar negeri. 
Ø  Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara.
Ø  Kerja sama ekonomi Internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antarnegara yang terjalin dengan erat. 
Dampak Globalisasi
Dalam terjadi dan berlangsungnya globalisasi ada dampak yang ditimbulkan dari era globalisasi. Dampak globalisasi terbagi dua yaitu dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut...
a. Dampak Positif Globalisasi 
Ø  Komunikasi yang semakin cepat dan mudah 
Ø  Meningkatnya taraf hidup dari masyarakat
Ø  Mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 
Ø  Tingkat pembangun yang semakin tinggi
Ø  Meningkatnya turisme dan pariwisata
Ø  Meningkatnya ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien 
b. Dampak Negatif Globalisasi
Ø  Informasi yang tak terkendali 
Ø  Timbulnya sikap yang ala kebarat-baratan 
Ø  Munculnya sikap individualisme
Ø  Berkurang sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian dan kesetiakawanan
Ø  Perusahaan dalam negeri lebih mementingkan perusahaan dari luar ketimbang perusahaan yang ada dalam negeri membuat perusahaan dalam negeri sulit berkembang
Ø  Berkurangnya tenaga kerja pertanian akibat dari sektor industri yang menyerap seluruh petani. 
Ø  Budaya bangsa akan terkikis

Kesimpulan :
Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia dimana individu tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Setiap individu dapat terhubung oleh siapa saja yang ada dibelahan bumi ini dan terjadi penyebaran informasi dan komunikasi melalui media cetak dan elektronik yang mendunia. Globalisasi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu Globalization. Kata "Global" berarti mendunia sedangkan "Lization" berarti proses. Sehingga dalam Pengertian Globalisasi menurut Bahasa adalah suatu proses yang mendunia. Globalisasi merupakan suatu proses masuknya negara ke dalam pergaulan dunia. Adapun definisi globalisasi menurut para ahli yaitu definisi menurut Achmad Suparman yang mengatakan bahwa pengertian globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Dan definisi globalisasi menurut Selo Soemardjan globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Salah satu penyebab globalisasi adalah Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara. Globalisasi mempunyai dampak negative dan positif, adapun dampak positifnya adalah Komunikasi yang semakin cepat dan mudah, Meningkatnya taraf hidup dari masyarakat dan Mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Dan  adapun dampak negatifnya adalah Munculnya sikap individualisme, Berkurang sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian dan kesetiakawanan dan Perusahaan dalam negeri lebih mementingkan perusahaan dari luar ketimbang perusahaan yang ada dalam negeri membuat perusahaan dalam negeri sulit berkembang.

Sumber :







Jumat, 17 November 2017

Sistem Pemerintahan

Nama : Seno Priyo Handoyo
NPM  : 36416909
Universitas : Universitas Gunadarma
Dosen : Ahmad Nasher S.I.Kom,MM

Pengertian dan Definisi Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia yaitu kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, dan kata “pemerintah” yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah atau pun memutuskan kebijakan tertentu. jika diartikan dari arti katanya, maka pengertian sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan/memberikan perintah.
Menurut Wikipedia, pengertian istilah sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pemerintahan negaranya.
Macam-macam Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen yang duduk di pemerintahan berhak/memiliki wewenang untuk mengangkat perdana mentri sekaligus menjatuhkan permerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa.
Sistem Pemerintahan Presidensial
Pengertian sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil berbagai macam keputusan atau pun kebijakan yang berkaitan dengan negara.
Sistem Pemerintahan Komunis
Sistem pemerintahan komunis merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Dalam pemerintahan komunis, setiap orang harus hidup sama rata dan setara, tidak ada yang miskin atau pun kaya, semuanya harus saling dukung dan saling bantu.
Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
Sistem pemerintahan demokrasi liberal merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan demokrasi dan sistem pemerintahan liberal. Dalam sistem pemerintahan ini, pengendalian kekuasaan dilakukan oleh kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Sistem Pemerintahan Liberal
Sistem pemerintahan liberal merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas kebebasan sebagai landasan penetapan kebijakannya. Dalam sistem pemerintahan ini, pemerintah tidak begitu banyak menetapkan kebijakan, dan mayoritas aktivitas di dalam negara dijalankan oleh pihak swasta.
Sistem Pemerintahan Semi Presidensial
Sistem pemerintahan semi presidensial merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi ada di dua pihak yaitu di tangan presiden (sebagai pemimpin negara) dan di tangan parlemen (sebagai wakil rakyat).

Kesimpulan :
Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Menurut Wikipedia, pengertian istilah sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki dan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pemerintahan negaranya. Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia yaitu kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, dan kata “pemerintah” yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah atau pun memutuskan kebijakan tertentu. jika diartikan dari arti katanya, maka pengertian sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan/memberikan perintah. Sistem pemerintahan mempunyai berbagai macam, yaitu Sistem Pemerintahan Parlementer, Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Sistem Pemerintahan Presidensial, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Sistem Pemerintahan Komunis Sistem pemerintahan komunis merupakan sistem pemerintahan yang menganut asas komunisme (tidak mengakui keberadaan Tuhan). Sistem Pemerintahan Semi Presidensial,  Sistem pemerintahan semi presidensial merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial.
Sumber :